PT KONTAK PERKASA SURABAYA

Selasa, 12 Mei 2020

[New post] KONTAK PERKASA FUTURES | Di Tengah Pandemi, Honda Gelar Lomba Modifikasi Brio Virtual

Respond to this post by replying above this line

KONTAK PERKASA FUTURES | Di Tengah Pandemi, Honda Gelar Lomba Modifikasi Brio Virtual

by ptkontakperkasafuturessurabaya

KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA - PT Honda Prospect Motor kembali menghadirkan kontes modifikasi virtual ke-3 dengan tajuk Brio Virtual Modification #3. Kontes ini sudah dibuka untuk umum mulai dari 11 Mei hingga 31 Juli 2020.
Kali ini menyesuaikan kondisi dan situasi pandemi tema yang diusung adalah Racing Garage. Tujuannya adalah mengajak para modifikator digital untuk tetap produktif saat melewati Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghadapi pandemi virus Corona ini.

"Konsumsi digital meningkat, orang semakin banyak melakukan aktivitas secara online. Hal ini menjadi salah satu latar belakang dari kami sejak tiga tahun lalu untuk memikirkan konsep modifkasi yang sifatnya virtual seriring kemajuan teknologi dan semakin banyak orang melakukan kegiatan secara digital dan virtual," kata Public Relations & Digital Manager HPM, Yulian Karfili dalam konferensi video digital dengan rekan media, Selasa (11/5/2020).

Untuk objek modifikasinya tahun ini Honda Brio kembali menjadi acuannya. Selain memang mobil anak muda ini banyak penggunanya, Honda Brio dinilai sangat kental aura sportynya.

"Pada tahun ini kita kembali memilih Honda Brio karena ini mobil yang kustomernya kebanyakan anak muda. Memang karakternya anak muda suka racing. Sampai April memang Honda Brio jadi populariitas tertinggi dan penjualan tertinggi jadi kami jadikan model ajang modifasi ini," tambah Yulian.

Honda menyediakan total hadiah senilai Rp 60 juta yang dibagi ke dalam beberapa kategori. Ada pemenang 1,2, dan 3, pemenang sosial media, dan decal terbaik. Uang tunai juga didapatkan oleh 20 peserta yang masuk ke tahap nominasi terakhir beserta dengan sertifikat.

Informasi lebih rinci mengenai penilaian ini baik penilaian juri dan lainnya untuk pendaftaran dapat dilihat langsung dari website resmi Honda Prospect Motor. KONTAK PERKASA FUTURES

Baca juga artikel lainnya
1. Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas | KONTAK PERKASA FUTURES
2. Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018 | KONTAK PERKASA FUTURES
3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | KONTAK PERKASA FUTURES
4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | KONTAK PERKASA FUTURES
5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | KONTAK PERKASA FUTURES
6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | KONTAK PERKASA FUTURES
7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | KONTAK PERKASA FUTURES

detik.com

This free site is ad-supported. Learn more

ptkontakperkasafuturessurabaya | May 13, 2020 at 8:42 am | Tags: kontak perkasa, kontak perkasa futures, kontakperkasa, kontakperkasa futures, pt kontak perkasa, pt kontak perkasa futures, pt kontakperkasa, pt kontakperkasa futures, pt kp press | Categories: News | URL: https://wp.me/p7TOLO-11u

Comment

Kontakperkasa Futures Surabaya

PT KP PRESS | Servis Mobil di Rumah Bakal Jadi Tren Baru Saat Pandemi Berakhir

Posted: 11 May 2020 06:43 PM PDT

PT KP PRESS SURABAYA - Pandemi virus Corona telah membatasi banyak kegiatan manusia di ruang publik. Bagi pemilik mobil misalkan, saat ini banyak yang memanfaatkan layanan Home Service untuk perawatan kendaraannya. Pengguna layanan ini meningkat di tengah terjadinya wabah.
Dijelaskan Head of After Sales Planning & Marketing Department Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Ronald Reagan, pengguna layanan servis kendaraan di rumah mengalami peningkatan antara 18% sampai 20% dibanding situasi normal sebelum terjadinya wabah.

Tak hanya diminati di tengah terjadinya wabah, Ronald mengatakan layanan Home Service akan menjadi kebutuhan utama para konsumen mobil ke depannya, bahkan setelah wabah COVID-19 berakhir.

"Ketika nanti situasi sudah normal, di mana banyak kemacetan dan kesibukan dari customer, layanan Home Service ini sangat-sangat memudahkan customer. Dalam artian, mereka tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam di bengkel hanya untuk servis kendaraan. Dengan adanya Home Service ini teknisi kita bisa datang dan customer bisa menjalani aktivitas lainnya," kata Ronald, dalam diskusi daring bersama media, belum lama ini.

Melihat potensi pertumbuhan konsumen yang bakal menggunakan layanan ini, Mitsubishi pun menyiapkan banyak hal untuk meningkatkan kualitas pelayanan Home Service.

"Kami melihat itu akan menjadi kebutuhan dasar pelanggan ke depan, salah satu yang kami lakukan sekarang adalah bagaimana kita mengubah standarisasi service car kita. Saat ini kita sedang lakukan replacement. Jadi unit service car dari dealer yang masih menggunakan model lama, kita akan replace dengan unit Triton, dengan Home Service Kit lebih lengkap dan dibekali kompresor. Sehingga harapan kita dengan standarisasi baru itu kita bisa men-support kebutuhan pelanggan ke depannya," terang Ronald.

Untuk diketahui, saat ini MMKSI memiliki program Home Service dan Vehicle Pick Up untuk melayani konsumen. Dalam layanan Home Service, pihak mekanik dari dealer Mitsubishi akan mendatangi langsung rumah konsumen dan melakukan perawatan berkala berupa light maintenance atau servis ringan (kelipatan 10.000 km). Personel dari diler yang mendatangi rumah konsumen ini juga akan dilengkapi dengan masker sehingga konsumen tetap nyaman dan aman.

Sementara untuk Vehicle Pick Up merupakan layanan di mana pihak dealer akan melakukan penjemputan kendaraan konsumen untuk dilakukan perawatan di dealer resmi. Konsumen pun cukup menunggu kendaraannya diperbaiki dengan tenang di rumah masing-masing. Semua personel yang akan mengambil mobil konsumen pun dilengkapi dengan masker untuk keamanan bersama. PT KP PRESS

Baca juga artikel lainnya
1. Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas | PT KP PRESS

2. Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018 | PT KP PRESS
3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | PT KP PRESS
4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | PT KP PRESS
5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | PT KP PRESS
6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | PT KP PRESS
7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KP PRESS

detik.com

PT KONTAKPERKASA FUTURES SURABAYA

PT KP PRESS | Perlahan Tapi Pasti, Ducati Mulai Genjot Produksi Lagi

Posted: 11 May 2020 07:13 PM PDT

PT KP PRESS SURABAYA - Layaknya produsen motor sport lainnya asal Italia, Ducati menyatakan akan mulai kembali produksi mereka setelah puasa produksi akibat pandemi virus Corona sejak 13 Maret 2020 lalu. Pernyataan ini disampaikan langsung orang nomor satu Ducati Claudio Domenicali.
Dikutip Motorcyclenews, CEO Ducati, Claudio Domenicali menyatakan akan mulai kembali genjot produksi Ducati di Bologna Italia secara perlahan. Sebagai langkah pertama Ducati setelah pandemi virus Corona, Domenicali hanya akan menggunakan sedikit staf untuk bisa memulai produksi Ducati.

Baca juga: Corona Belum Mereda, Puasa Produksi Ducati Diperpanjang
Domenicali menambahkan, seluruh staf Ducati yang bekerja diharuskan menggunakan masker dan alat kesehatan lainnya, agar lebih aman saat bekerja.

"Kami siap untuk memulai produksi, kami telah bekerja keras selama beberapa Minggu terakhir untuk meminimalkan risiko apapun," kata Domenicali.

Langkah Ducati untuk bisa memproduksi lebih cepat dikarenakan permintaan akan Ducati di negara lain sudah mulai berdatangan.

"Pasar China sudah mulai bangkit, penjualan kami di Korea dan Jepang baik-baik saja tidak terganggu. Diler kami yang berada di Jerman sudah lebih dahulu buka melayani konsumen, kami kekurangan produk utama kami. Memulai produksi kami lagi bisa mengurangi efek negatif pada masa terpuruk ini (akibat pandemi virus Corona-Red)," ujar Domenicali.

"Meskipun demikian kita harus sangat berhati-hatidan teliti. Virus ini masih ada oleh sebab itu kita harus berhati-hati agar penularan tidak terjadi," tutup Domenicali. PT KP PRESS

Baca juga artikel lainnya
1. Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas | PT KP PRESS

detik.com

PT KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA

PT KP PRESS | Pakar Investigasi AS Sebut China Berusaha 'Mencuri' Data Vaksin Corona

Posted: 11 May 2020 08:13 PM PDT

PT KP PRESS SURABAYA - Pemerintah AS sedang mempersiapkan peringatan resmi bahwa peretas dan mata-mata China telah melakukan upaya untuk mencuri penelitian Amerika yang bertujuan untuk mengembangkan vaksin virus Corona COVID-19, seperti yang dilaporkan oleh media New York Times dan The Wall Street Journal.
Peringatan itu disebut akan dirilis dalam 'beberapa hari mendatang' oleh FBI dan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Laporan tersebut juga menambahkan peretas China mencari informasi tentang perawatan COVID-19 dan pengujian beberapa obat selain vaksin.

Mengutip SCMP, disebutkan bahwa pemerintah AS sedang dalam mode 'siaga' atas upaya entitas China untuk meretas basis data penelitian virus Corona dengan adanya kemajuan beberapa perusahaan AS tentang solusi membantu mengendalikan wabah COVID-19. Pejabat AS menuduh para peretas terkait dengan pemerintah China.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, menanggapi laporan investigasi media AS dengan mengatakan bahwa China telah membuat kemajuan pesat dalam mengembangkan perawatan bagi pasien virus Corona.

"Kami memimpin dunia dalam pengobatan dan penelitian vaksin COVID-19. Tidak bermoral untuk menargetkan China dengan rumor dan fitnah tanpa adanya bukti," kata Zhao kepada wartawan di Beijing.

Gao Fu, kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit China mengatakan kepada China Global Television Network, bahwa vaksin yang saat ini sedang berada di tahap dua dan tiga uji klinis dapat tersedia untuk penggunaan darurat pada bulan September mendatang.

The New York Times mengatakan pemerintah AS yang diharapkan akan memata-matai mata-mata China, dapat membuka jalan bagi operasi resmi yang disetujui oleh agen-agen AS yang terlibat dalam perang cyber, termasuk Pentagon's Cyber Command dan Badan Keamanan Nasional.

Pekan lalu dalam sebuah pesan, Inggris dan Amerika Serikat memperingatkan peningkatan serangan siber terhadap para petugas kesehatan yang terlibat dalam penanganan coronavirus oleh penjahat yang terorganisir. PT KP PRESS

Baca juga artikel lainnya
1. Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas | PT KP PRESS

detik.com

Senin, 11 Mei 2020

[New post] PT KP PRESS | Polemik Sri Mulyani-BPK Soal Dana Bagi Hasil Buat Anies

Respond to this post by replying above this line

PT KP PRESS | Polemik Sri Mulyani-BPK Soal Dana Bagi Hasil Buat Anies

by ptkontakperkasafuturessurabaya

PT KP PRESS SURABAYA - Polemik pembayaran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta merambat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran dikaitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Awalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Kementerian Keuangan segera mencarikan kekurangan pembayaran dana bagi hasil untuk pemerintah provinsi yang dipimpinnya. Namun Sri Mulyani menyatakan DBH akan dilunasi setelah ada hasil audit BPK.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna pun keberatan. Dia menjelaskan tak ada kaitannya antara pembayaran DBH dengan hasil pemeriksaan BPK.

"Penting juga untuk ditegaskan di sini bahwa adalah tidak relevan itu menggunakan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar untuk membayar DBH. Tidak ada hubungannya," kata dia dalam telekonferensi, Senin (11/5/2020).

Pihaknya pun sudah menyurati Sri Mulyani pada 28 April 2020 mengenai persoalan DBH tersebut.

"Tidak ada hubungan antara pembayaran kewajiban Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Provinsi DKI atau pemerintah daerah yang mana pun, terkait kurang bayar kewajiban mereka, terkait dana bagi hasil dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tidak ada hubungannya," lanjutnya.

Lanjut dia, yang dilakukan oleh institusinya adalah pemeriksaan, sementara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan adalah pengelolaan keuangan negara.

"Tidak ada satupun yang kemudian mengatur bahwa pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, khususnya pemerintah pusat itu menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya mengenai dana bagi hasil," tegasnya.

Surat tersebut tertera mengenai Tanggapan Surat Menteri Keuangan Nomor S-305/MK.07/2020 perihal Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Berikut isi surat Kepala BPK kepada Menteri Keuangan:

Menjawab surat Saudara dengan nomor dan perihal sebagai tersebut di atas, perlu kiranya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi Dana Bagi Hasil (DBH) menurut Angka 20, Pasal I Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi." Dalam Pasal 11 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, diatur sumber dan proporsi pembagian DBII antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang seharusnya disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun berjalan.

2. Alokasi Dana Bagi Hasil tahun 2019 sebagaimana ditetapkan Perpres No. 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN Tahun 2019 menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, penundaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Keuangan) akan menyebabkan mismatch antara Pendapatan dan Belanja dalam APBD dalam jumlah yang signifikan

3. Adanya Utang DBH di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (1.KPP) selama ini, secara tidak langsung merupakan pernyataan bahwa Pemerintah Pusat menggunakan DBH tersebut sebagai sumber pembiayaan spontan (spontaneous financing) untuk kepentingan Pemerintah Pusat. Meskipun, kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan ayat (5) Pasal 11 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 terkait prioritas penyelesaian kurang bayar DBII sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

4. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Covid-19 terjadi di Tahun 2020 sehingga seharusnya hanya akan berdampak bagi pelaksanaan Anggaran Tahun 2020. Apalagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tidak mengubah pasal 11 sampai dengan pasal 24 terkait DBH pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Oleh karena itu, pelaksanaan alokasi DBH tahun 2019 seharusnya disalurkan dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Tahun Anggaran yang sama.

5. Penggunaan penyelesaian LHP BPK atas LKPP tahun 2019 sebagai alat ukur untuk melakukan pembayaran tidak relevan dalam konstruksi pelaksanaan APBN secara keseluruhan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pemah secara spesifik melakukan pemeriksaan yang secara khusus dibuat untuk Pemeriksaan Penerimaan Negara. BPK hanya memasukkan pengujian atas penerimaan negara sebagai bagian dari pemeriksaan atas LKPP. Dengan demikian, prosedur yang dilakukan adalah dengan melakukan uji petik untuk menguji kewajaran dari nilai penyajian Penerimaan Negara;

b. Penerimaan Negara yang dibagihasilkan per daerah penghasil tidak diasersikan pada LKPP

c. Berdasarkan PMK 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. alokasi kurang/lebih bayar DBH dilaksanakan paling lama satu bulan setelah LHP LKPP diterbitkan BPK. Alokasi tersebut berdasarkan data realisasi penerimaan per daerah penghasil pada kementerian teknis atau unit terkait.

d. Berdasarkan pasal 28 PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, alokasi DBH Migas dihitung berdasarkan data realisasi lifting migas pada Direktorat Jenderal Anggaran, dan bukan berdasarkan realisasi PNBP Migas yang disajikan pada LKPP (Audited).

e. Dalam catatan kami, selama 10 tahun terakhir BPK tidak pernah melakukan koreksi atas pendapatan negara dalam APBN, karena Pendapatan Negara dalam APBN menggunakan basis kas sehingga jumlah uang masuk selalu mudah diukur dengan tepat.

Dari penjelasan di atas, Kementerian Keuangan sesungguhnya dapat menggunakan realisasi penerimaan pada LKPP 2019 Unaudited sebagai dasar perhitungan alokasi pembayaran DBH dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo pun merespons hal tersebut. Pihaknya tak mau berpolemik dengan BPK.

"Sebenarnya Kemenkeu pun tidak merasa perlu berpolemik dengan BPK karena memang soal DBH ini tidak ada kaitan secara kelembagaan dengan institusi BPK. Tidak perlu persetujuan BPK terhadap pembayaran DBH ke Daerah," kata dia kepada detikcom, Senin (11/5/2020).

Dia menjelaskan, yang ingin disampaikan oleh Sri Mulyani yaitu untuk pembayaran DBH kurang bayar dalam praktiknya didasarkan pada LKPP audited (telah selesai diaudit BPK), sehingga angkanya menjadi pasti.

Hal di atas diharapkan bisa menciptakan tata kelola (governance) yang lebih baik, tidak perlu penyesuaian lagi apabila ada perbedaan atau perubahan angka.

"Jadi perlu kami tegaskan, ini tidak ada kaitan kelembagaan apalagi membebankan pembayaran pada kinerja BPK," ujarnya.

Terkait surat yang dikirimkan Ketua BPK kepada Sri Mulyani untuk dapat melakukan pembayaran DBH kurang bayar, menurutnya akan sangat dipertimbangkan oleh Kemenkeu.

Kebijakan yang diambil Sri Mulyani, lanjut dia didasari atas pertimbangan untuk mendorong pemda melakukan refocusing atau realokasi anggaran dan mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menangani COVID-19.

"Pusat akan bekerja sama, berkoordinasi dan mendukung upaya pemda untuk bersama-sama menangani pandemi dengan baik," tambahnya. PT KP PRESS

Selasa, 12 Mei 2020

New post on PT KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA

Senin, 11 Mei 2020

New post on PT KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA