PT KONTAK PERKASA SURABAYA

Senin, 11 Mei 2020

[New post] PT KP PRESS | Polemik Sri Mulyani-BPK Soal Dana Bagi Hasil Buat Anies

Respond to this post by replying above this line

PT KP PRESS | Polemik Sri Mulyani-BPK Soal Dana Bagi Hasil Buat Anies

by ptkontakperkasafuturessurabaya

PT KP PRESS SURABAYA - Polemik pembayaran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta merambat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran dikaitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Awalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Kementerian Keuangan segera mencarikan kekurangan pembayaran dana bagi hasil untuk pemerintah provinsi yang dipimpinnya. Namun Sri Mulyani menyatakan DBH akan dilunasi setelah ada hasil audit BPK.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna pun keberatan. Dia menjelaskan tak ada kaitannya antara pembayaran DBH dengan hasil pemeriksaan BPK.

"Penting juga untuk ditegaskan di sini bahwa adalah tidak relevan itu menggunakan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar untuk membayar DBH. Tidak ada hubungannya," kata dia dalam telekonferensi, Senin (11/5/2020).

Pihaknya pun sudah menyurati Sri Mulyani pada 28 April 2020 mengenai persoalan DBH tersebut.

"Tidak ada hubungan antara pembayaran kewajiban Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Provinsi DKI atau pemerintah daerah yang mana pun, terkait kurang bayar kewajiban mereka, terkait dana bagi hasil dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tidak ada hubungannya," lanjutnya.

Lanjut dia, yang dilakukan oleh institusinya adalah pemeriksaan, sementara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan adalah pengelolaan keuangan negara.

"Tidak ada satupun yang kemudian mengatur bahwa pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, khususnya pemerintah pusat itu menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya mengenai dana bagi hasil," tegasnya.

Surat tersebut tertera mengenai Tanggapan Surat Menteri Keuangan Nomor S-305/MK.07/2020 perihal Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Berikut isi surat Kepala BPK kepada Menteri Keuangan:

Menjawab surat Saudara dengan nomor dan perihal sebagai tersebut di atas, perlu kiranya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi Dana Bagi Hasil (DBH) menurut Angka 20, Pasal I Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi." Dalam Pasal 11 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, diatur sumber dan proporsi pembagian DBII antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang seharusnya disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun berjalan.

2. Alokasi Dana Bagi Hasil tahun 2019 sebagaimana ditetapkan Perpres No. 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN Tahun 2019 menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, penundaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Keuangan) akan menyebabkan mismatch antara Pendapatan dan Belanja dalam APBD dalam jumlah yang signifikan

3. Adanya Utang DBH di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (1.KPP) selama ini, secara tidak langsung merupakan pernyataan bahwa Pemerintah Pusat menggunakan DBH tersebut sebagai sumber pembiayaan spontan (spontaneous financing) untuk kepentingan Pemerintah Pusat. Meskipun, kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan ayat (5) Pasal 11 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 terkait prioritas penyelesaian kurang bayar DBII sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

4. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Covid-19 terjadi di Tahun 2020 sehingga seharusnya hanya akan berdampak bagi pelaksanaan Anggaran Tahun 2020. Apalagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tidak mengubah pasal 11 sampai dengan pasal 24 terkait DBH pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Oleh karena itu, pelaksanaan alokasi DBH tahun 2019 seharusnya disalurkan dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Tahun Anggaran yang sama.

5. Penggunaan penyelesaian LHP BPK atas LKPP tahun 2019 sebagai alat ukur untuk melakukan pembayaran tidak relevan dalam konstruksi pelaksanaan APBN secara keseluruhan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pemah secara spesifik melakukan pemeriksaan yang secara khusus dibuat untuk Pemeriksaan Penerimaan Negara. BPK hanya memasukkan pengujian atas penerimaan negara sebagai bagian dari pemeriksaan atas LKPP. Dengan demikian, prosedur yang dilakukan adalah dengan melakukan uji petik untuk menguji kewajaran dari nilai penyajian Penerimaan Negara;

b. Penerimaan Negara yang dibagihasilkan per daerah penghasil tidak diasersikan pada LKPP

c. Berdasarkan PMK 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. alokasi kurang/lebih bayar DBH dilaksanakan paling lama satu bulan setelah LHP LKPP diterbitkan BPK. Alokasi tersebut berdasarkan data realisasi penerimaan per daerah penghasil pada kementerian teknis atau unit terkait.

d. Berdasarkan pasal 28 PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, alokasi DBH Migas dihitung berdasarkan data realisasi lifting migas pada Direktorat Jenderal Anggaran, dan bukan berdasarkan realisasi PNBP Migas yang disajikan pada LKPP (Audited).

e. Dalam catatan kami, selama 10 tahun terakhir BPK tidak pernah melakukan koreksi atas pendapatan negara dalam APBN, karena Pendapatan Negara dalam APBN menggunakan basis kas sehingga jumlah uang masuk selalu mudah diukur dengan tepat.

Dari penjelasan di atas, Kementerian Keuangan sesungguhnya dapat menggunakan realisasi penerimaan pada LKPP 2019 Unaudited sebagai dasar perhitungan alokasi pembayaran DBH dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo pun merespons hal tersebut. Pihaknya tak mau berpolemik dengan BPK.

"Sebenarnya Kemenkeu pun tidak merasa perlu berpolemik dengan BPK karena memang soal DBH ini tidak ada kaitan secara kelembagaan dengan institusi BPK. Tidak perlu persetujuan BPK terhadap pembayaran DBH ke Daerah," kata dia kepada detikcom, Senin (11/5/2020).

Dia menjelaskan, yang ingin disampaikan oleh Sri Mulyani yaitu untuk pembayaran DBH kurang bayar dalam praktiknya didasarkan pada LKPP audited (telah selesai diaudit BPK), sehingga angkanya menjadi pasti.

Hal di atas diharapkan bisa menciptakan tata kelola (governance) yang lebih baik, tidak perlu penyesuaian lagi apabila ada perbedaan atau perubahan angka.

"Jadi perlu kami tegaskan, ini tidak ada kaitan kelembagaan apalagi membebankan pembayaran pada kinerja BPK," ujarnya.

Terkait surat yang dikirimkan Ketua BPK kepada Sri Mulyani untuk dapat melakukan pembayaran DBH kurang bayar, menurutnya akan sangat dipertimbangkan oleh Kemenkeu.

Kebijakan yang diambil Sri Mulyani, lanjut dia didasari atas pertimbangan untuk mendorong pemda melakukan refocusing atau realokasi anggaran dan mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menangani COVID-19.

"Pusat akan bekerja sama, berkoordinasi dan mendukung upaya pemda untuk bersama-sama menangani pandemi dengan baik," tambahnya. PT KP PRESS

Kontakperkasa Futures Surabaya

PT KONTAK PERKASA FUTURES | Pertumbuhan Ekonomi Rendah, Salah di Mana?

Posted: 10 May 2020 07:55 PM PDT

PT KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA - Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2020 hanya 2,97% atau terkontraksi 2,41% dibandingkan kuartal IV-2019. Itu artinya roda ekonomi Indonesia melambat di 3 bulan pertama tahun ini.
Apa yang menjadi penyebabnya?

"Sebabnya itu bisa beragam untuk pertumbuhan ekonomi kuartal I yang cuma 2% itu salah satunya disebabkan karena melambat pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari 5% di kuartal I-2019 menjadi 2% di Q1-2020," kata ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, Minggu (10/5/2020).

Daya beli atau tingkat konsumsi rumah tangga memang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan ekonomi tanah air, sekitar 56%. Konsumsi rumah tangga sendiri hanya tumbuh di level 2,84% dibandingkan kuartal I-2019 yang sebesar 5,02%.

"Lalu kenapa pertumbuhan konsumsi bisa melambat ya salah satunya karena daya beli masyarakat berkurang, sehingga keinginan untuk melakukan konsumsi tidak seantusias tahun lalu," tambahnya.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat juga terjadi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa. Beberapa industri pun terdampak yang kemudian melakukan PHK. Ujungnya daya beli kembali menurun.

"Dampak PHK inilah yang berdampak pada rumah tangga, pendapatan mereka tergerus," tuturnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah sudah menyiapkan skenario kondisi ekonomi tahun ini. Ada dua skenario pertumbuhan yakni 2,3% dan skenario terburuknya kontraksi atau -0,5%.

Jika ekonomi RI di 2020 berada di skenario terburuk maka konsumsi tahun ini bisa mendekati 0%. Hal itu tentu bergantung pada kondisi pandemi yang saat ini tengah terjadi.

"Kalau di 2,3% itu artinya konsumsi masih tumbuh positif. Kalau sampai di -0,5% barangkali konsumsi sebagian mengalami pertumbuhan nyaris 0% secara over all. Kita masih punya tiga kuartal. Jadi kalau kuartal II memang kondisi PSBB meluas mungkin akan merosot. Kita berharap di kuartal III dan IV bisa agak sedikit pulih," terangnya.

Lalu apa maksudnya pertumbuhan ekonomi bisa sampai minus?

Rendy menerangkan roda ekonomi yang terus bergerak membuat ekonomi terus tumbuh. Jika ekonomi sebuah negara minus itu artinya kegiatan ekonomi yang menjadi motor pertumbuhan lebih kecil dari tahun sebelumnya.

"Ekonomi minus itu, jumlah total output dari kegiatan ekonomi di Indonesia selama satu tahun penuh 2020 diprediksi lebih kecil dibandingkan tahun 2019," terangnya.

Dengan output ekonomi yang berkurang, tentu akan berdampak pada turunnya aktivitas ekonomi, sehingga apa yang bisa dikerjakan dalam dunia ekonomi semakin sedikit.

Dengan kegiatan ekonomi yang semakin sempit, maka perusahaan tidak bisa menjalankan usahanya seperti biasanya. Semakin sempit kegiatan bisnis akan memaksa perusahaan melakukan penyesuaian.

Dampak negatifnya perusahaan akan melakukan PHK. Nah ujungnya jika badai PHK datang maka angka kemiskinan akan naik.

"Angka pengangguran naik, karena pengangguran naik, pendapatan masyarakat berkurang, dan secara agregat akan berdampak pada semakin banyaknya masyarakat yang jatuh dalam kategori miskin, artinya jumlah penduduk miskin bertambah," teranganya. PT KONTAK PERKASA FUTURES

Baca juga artikel lainnya
1. Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas | PT KONTAK PERKASA FUTURES

2. Investasi Emas Tetap Menggiurkan Sampai Kuartal Pertama 2018 | PT KONTAK PERKASA FUTURES
3. Investasi Masih Menarik Tahun 2018 | PT KONTAK PERKASA FUTURES
4. Menengok Prospek Bisnis Investasi di Tahun Politik | PT KONTAK PERKASA FUTURES
5. Tahun 2018, Bisnis investasi Dinilai Tetap Menarik | PT KONTAK PERKASA FUTURES
6. 2018 Emas dan Dolar Pilihan Menarik untuk Investasi Berjangka | PT KONTAK PERKASA FUTURES

7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KONTAK PERKASA FUTURES

detik.com

PT KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA

PT KONTAK PERKASA FUTURES | Pemerintah Dukung Modifikasi, Modifikator Bakal Diberi Sertifikasi

Posted: 10 May 2020 08:24 PM PDT

PT KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA - Modifikasi merupakan cara pencinta otomotif menyalurkan hobinya. Namun, kebebasan berekspresi dari para modifikator terkadang terbentur regulasi.
Pemerintah menganggap industri modifikasi kendaraan bermotor sebagai wadah kreativitas pencinta otomotif yang perlu didukung. Untuk itu, pemerintah menyiapkan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) yang beberapa waktu lalu telah disusun.

Penyusunan RSKKNI tersebut melibatkan beberapa modifikator dalam negeri serta pelaku dunia otomotif Tanah Air yang diinisiasi penuh oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kemenperin RI secara simultan mendukung tumbuhnya industri modifikasi kendaraan di dalam negeri. Sebab, industri ini dinilai mampu meningkatkan kreativitas, inovasi, serta memacu berkembangnya usaha sektor komponen kendaraan yang digarap sumber daya lokal.

Dengan asosiasi modifikator, NMAA, Kemenperin saat ini mendorong industri modifikasi Indonesia agar bertaji di negeri sendiri.

"Industri modifikasi itu komunitasnya terus berkembang. Salah satu indikasinya (Indonesia Modification Expo 2019) di Balai Kartini tahun kemarin pengunjungnya sangat ramai. Apalagi saat ini generasi milenial sedang tumbuh dan dibarengi dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk secara nasional, maka akan mendorong kegiatan penyaluran hobi seperti modifikasi dengan sangat positif," ucap Putu Juli Ardika, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin RI tertulis dalam siaran pers dari NMAA.

Untuk mewadahi modifikator, Kemenperin RI menginisiasi sertifikasi untuk modifikator-modifikator Indonesia.

"Kita akan secara simultan memberikan pelatihan dengan RSKKNI bidang modifikasi yang sedang disusun. Sehingga nantinya modifikator akan dapat tambahan ilmu yang akhirnya menjadi bisa mengembangkan komponen aftermarket lokal. Pada akhirnya konsumen pun puas karena tenaga kerja modifikator kita memiliki standarisasi kerja yang sama," tambah Putu. PT KONTAK PERKASA FUTURES

Baca juga artikel lainnya
1. Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas | PT KONTAK PERKASA FUTURES

7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KONTAK PERKASA FUTURES

detik.com

PT KONTAKPERKASA FUTURES SURABAYA

PT KONTAK PERKASA FUTURES | Naufal Abshar Bikin Lukisan Spesial untuk Tenaga Medis Indonesia

Posted: 10 May 2020 08:17 PM PDT

PT KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA - Seniman Naufal Abshar membuat lukisan spesial untuk tenaga medis Tanah Air saat pandemi COVID-19. Berjudul 'The True Hero', lukisannya dibuat selama dua minggu lamanya.

Naufal menceritakan saat ini jumlah korban yang terpapar Corona terus bertambah dan para tenaga medis bekerja di garis terdepan untuk melawan COVID-19.

"Ketika semua orang berlomba-lomba untuk menghindari wabah ini namun para tenaga medis malah pergi ke 'ground zero' untuk membantu melawan virus yang mematikan ini," tutur Naufal, Senin (11/5/2020).

Tanpa pamrih, para tenaga medis meninggalkan rumah, keluarga, dan rasa takut untuk menangani para pasien. Lewat lukisannya, Naufal menggambarkan mereka juga adalah manusia yang rentan terpapar COVID-19.

Perjuangan dan pengorbanan mereka adalah salah satu pengabdian tanpa pamrih.

"Merekalah pahlawan sejati yang benar-benar harus kita apresiasi dan cara terbaik untuk membantu mereka adalah kita stay at home untuk mengurangi kurva bertambahny korban pandemi," tukas pelukis yang terkenal lewat seri lukisan 'HAHA'.

Nantinya lukisan akan dijual dan sebagian dananya disumbangkan untuk menjadi dana bagi tenaga medis Indonesia. PT KONTAK PERKASA FUTURES

Baca juga artikel lainnya
1. Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas | PT KONTAK PERKASA FUTURES

7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KONTAK PERKASA FUTURES

detik.com

Minggu, 10 Mei 2020

[New post] PT KONTAK PERKASA FUTURES | Maguire: Rashford Kapten Masa Depan MU

Respond to this post by replying above this line

PT KONTAK PERKASA FUTURES | Maguire: Rashford Kapten Masa Depan MU

by ptkontakperkasafuturessurabaya

PT KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA - Harry Maguire meyakini Marcus Rashford layak jadi kapten Manchester United di masa depan. Maguire menilai Rashford punya rasa tanggung jawab yang besar.
Maguire saat ini menjabat sebagai kapten MU. Bek yang direkrut dari Leicester City pada awal musim 2019/2020 itu diangkat sebagai kapten pada Januari lalu menggantikan Ashley Young.

Maguire masih akan jadi kapten MU sampai beberapa waktu ke depan. Di masa depan, Maguire yakin Rashford layak diberi kepercayaan untuk memakai ban kapten.

"Ya, tentu saja," ujar Maguire saat ditanya apakah Rashford bisa jadi kapten MU, seperti dilansir ESPN.

"Saya pikir sebagai klub, Anda harus punya seorang kapten dan mengandalkannya, tapi Anda harus menyebar tanggung jawab kepemimpinan di tim."

"Marcus ada di sana dan dia bertarung di setiap pertandingan. Saat ini dia sedang absen karena cedera, tapi dia berjuang keras untuk kembali dan dia sangat jarang absen di pertandingan. Dia selalu ingin siap sedia," katanya.

Sejak menembus tim utama MU pada 2015, Rashford terus menanjak dan jadi andalan di lini depan. Hingga kini, striker 22 tahun itu sudah mencatatkan 201 kali penampilan di semua kompetisi bersama Setan Merah dan mengoleksi 64 gol. PT KONTAK PERKASA FUTURES

Baca juga artikel lainnya
1. Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas | PT KONTAK PERKASA FUTURES

7. KPF: Bisnis Investasi Masih Menarik pada 2018 | PT KONTAK PERKASA FUTURES

detik.com

This free site is ad-supported. Learn more

ptkontakperkasafuturessurabaya | May 11, 2020 at 10:10 am | Tags: kontak perkasa, kontak perkasa futures, kontakperkasa, kontakperkasa futures, pt kontak perkasa, pt kontak perkasa futures, pt kontakperkasa, pt kontakperkasa futures, pt kp press | Categories: News | URL: https://wp.me/p7TOLO-11m

Comment

Senin, 11 Mei 2020

New post on PT KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA

Minggu, 10 Mei 2020

New post on PT KONTAK PERKASA FUTURES SURABAYA